KPK


Terdakwa Muzni Tambusai divonis tiga tahun penjara. Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dinyatakan terbukti mengkorupsi uang eks Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja Pemborong Minyak dan Gas Bumi pada 2003-2008, serta diduga menerima suap.

“Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi,” ujar ketua majelis hakim Edward Pattinasarani saat membacakan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin. Vonis ini lebih ringan satu tahun dibanding tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menuntut Muzni empat tahun penjara. Selain vonis, Muzni dikenai denda Rp 150 juta atau hukuman pengganti enam bulan. Dia juga diwajibkan membayarkan uang pengganti kerugian korupsi sebesar Rp 1,901 miliar, dikurangi Rp 700 juta yang telah dikembalikannya ke KPK.

Kasus ini berawal saat Yayasan Dana Tabungan Pesangon Tenaga Kerja dibentuk pada 1990 untuk mengelola dana program tabungan pesangon tenaga kerja. Kekayaan awalnya sebesar Rp 10 juta dari Pertamina dengan iuran 8,33 persen dari upah tenaga kerja per bulan. Pada 2000, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyarankan agar keberadaan Yayasan diakhiri. Sebab, Yayasan dinilai bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan. Untuk menyelesaikan hak dan kewajiban serta aset Yayasan, Muzni dipilih sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengelola Aset eks Yayasan Dana Tabungan.

Pada 30 Desember 2002, Muzni dan Tim melaporkan seluruh aset Yayasan sebesar Rp 135,02 miliar dan US$ 250 ribu kepada mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea. Tapi uang itu tak disetor ke kas negara oleh Jacob. Muzni ditunjuk untuk membagikan Rp 41,21 miliar kepada anggota Tim.

Menurut hakim, sesuai dengan aturan dan akta pendirian Yayasan, setelah likuidasi seharusnya dana yang tersisa diberikan kepada yayasan lain atau diserahkan kepada negara.

Selama pembacaan putusan, Muzni, yang berkemeja putih dan bercelana cokelat tua, terus memandangi majelis hakim. “Saya pikir-pikir, Yang Mulia,” ujarnya saat ditanyai hakim apakah Muzni menerima atau menolak vonis itu. Jaksa KPK, Suwarji, pun menyatakan hal yang sama.

Seusai sidang, Maqdir Ismail, pengacara Muzni, mempertanyakan putusan hakim yang mengharuskan Muzni mengembalikan gajinya. “Kenapa hanya ditagihkan kepada klien kami? Seharusnya Wakil Ketua dan anggota tim lainnya juga mengembalikan dan didudukkan sebagai terdakwa,” ujarnya.

~ oleh ichwan15788 pada Januari 6, 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: