buat laporan

3. LAPORAN

LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN LAPANGAN

TIM PENGAWAS PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN SUMATERA UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KE KABUPATEN SIMEULUE DAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BRR)

TANGGAL 27 S.D. 30 SEPTEMBER 2005

I. Pendahuluan

Kegiatan kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi NAD dan Sumatera Utara DPR RI adalah dalam rangka pengawasan terhadap pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana alam gempa dan tsunami yang saat ini sudah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam kunjungan lapangan ini, Tim Pengawas mengunjungi Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Jaya serta bertemu dengan ketua BRR di Banda Aceh.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Tim Pengawas membagi diri ke dalam dua Tim mengingat Jarak yang cukup jauh antara kedua kabupaten tersebut serta transportasi yang terbatas.

Tim I melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Simeulue dan bertemu dengan Ketua BRR di Banda Aceh, beranggotakan 3 orang, yaitu:

1. Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS

2. Dr. Muchtar Aziz, MA.

3. Koko Surya Dharma, AKS, MSi. (Tim Asistensi)

Tim II melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Aceh Jaya, beranggotakan 3 orang, yaitu:

1. Nasir Djamil, SAg.

2. DR. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si (Tim Asistensi)

3. Hariyanti, Ssos (Sekretariat)

II. Pelaksanaan Kunjungan ke Kabupaten Simeulue

1. Geografi dan Demografi

Kabupaten Simeulue dengan ibukota Sinabang terletak di sebelah Barat Daya Provinsi NAD, berjarak 105 mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, atau 85 Mil laut dari Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan yang terdiri dari 41 buah pulau besar dan kecil dengan luas keseluruhan mencapai 198.021 Ha.

Penduduk Kabupaten Simeulue berjumlah 78.833 jiwa (kondisi per Agustus 2005). Mata pencaharian penduduk pada umumnya bekerja pada sektor pertanian (62,8%), selebihnya bekerja di sektor lainnya seperti pedagang, pengrajin, PNS, buruh dan lain-lain.

2. Dampak Gempa dan Gelombang Tsunami

Kabupaten Simeulue merupakan salah satu daerah yang mempunyai sejarah tentang tsunami. Masyarakat Simeulue menyebutkan peristiwa tsunami dengan istilah “smong“. Sejarah mencatat bahwa dalam kurun waktu 200 tahun telah terjadi 3 kali peristiwa smong di kepulauan Simeulue, pertama tahun 1833, kemudian tahun 1907 dan trakhir tahun 2004. Pada peristiwa pertama dan kedua diperkirakan telah menyebabkan jatuhnya ribuan korban jiwa. Namun, pada peristiwa smong tahun 2004 masyarakat kepulauan Simeulue telah belajar dari sejarah yang diceritakan turun-temurun, sehingga begitu terjadi peristiwa gempa besar yang diikuti dengan surutnya air laut, maka masyarakat segera lari ke gunung atau dataran yang lebih tinggi.

Sejarah tentang smong ini menyebabkan masyarakat kepulauan Simeulue selamat dari ancaman tsunami. Tercatat hanya 7 orang meninggal akibat tsunami. Sedangkan korban jiwa lainnya adalah disebabkan oleh gempa susulan tanggal 28 Maret 2005 yang menyebabkan 37 orang meninggal. Jadi total korban yang meninggal akibat bencana alam gempa dan tsunami di Kabupaten Simeulue adalam 44 orang. Jumlah pengungsi mencapai 33.069 jiwa. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk atau di tenda-tenda darurat. Rumah penduduk

yang rusak/hancur sebanyak 7.251 unit dan rumah rusak ringan sekitar 6.620 unit  Sejumlah sarana infrastruktur seperti gedung-gedung pemerintah infrastruktur kesehatan termasuk RSU, infrasruktur pendidikan, bangunan dan jembatan serta pelabuhan laut mengalami rusak berat. Kondisi terakhir pulau Simeulue adalah terjadinya kenaikan posisi pulau Simeulue di bagian barat dan Timur Pulau setinggi 1,5 meter DPL.

3. Kegiatan Lapangan

Hari I, Selasa 27 September 2005

Tiba dan bermalam di Medan serta mempersiapkan perjalanan ke Kabupaten simeulue.

Hari II, Rabu 28 September 2005

a. Tiba di Kota Sinabang Kabupaten Simeulue.

b. Tim diterima oleh Wakil Bupati Simeulue Bapak Ibnu Aban beserta jajarannya.

c. Kunjungan ke Kecamatan Teupah selatan untuk melakukan peninjauan ke lokasi pengungsi di desa Latiung dan desa Labuhan Bakti.

d. Kunjungan ke Kecamatan simeulue Timur untuk melakukan peninjauan ke lokasi pengungsi di Jalan Baru, Desa Linggi dan desa Sibao.

e. Pertemuan dan diskusi dengan Wakil Bupati besrta jajarannya di Pendopo Bupati simeulue.

Hari III, Kamis 29 Agustus 2005

a. Tiba di Banda Aceh.

b. Melakukan pertemuan dengan ketua BRR di Kantor Dinas PU Provinsi NAD

Hari IV, Kamis 25 Agustus 2005

Rombongan kembali ke Jakarta

III. Temuan Lapangan

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Penanganan Pengungsi

􀂃 Penanganan pengungsi di Kab. Simeulue yang menyangkut ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, dan MCK pada umumnya sudah lebih baik, namun pada beberapa lokasi pengungsi masih ditemukan kendala sanitasi dan MCK.

􀂃 Total pengungsi tetap di Kabupaten Simeulue berjumlah 33.069 jiwa yang berada di tenda-tenda dan rumah-rumah penduduk.

􀂃 Pembangunan rumah bagi pengungsi yang kehilangan tempat tinggal (rumah rusak berat) baru dimulai di Desa Latiung, dimana telah mulai dibangun 18 unit rumah dari rencana 70 unit rumah untuk 70 KK pengungsi. Luas bangunan mencapai 60 m2 plus halaman 12 m2 sehingga total luas 72 m2. Bahan bangunan dari papan bekas illegal loging. Pembangunan rumah di desa Latiung dilakukan oleh NGO asing. Khusus di desa Latiung telah tersedia tanah adat dengan luas 6.000 m2 yang dapat dipergunakan sebagai daerah relokasi pengungsi. Masalahnya hanya pada status tanah dimana tanah tersebut berada di areal transmigrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegaskan status lahan apakah sebagai tanah adat di luar areal transmigrasi atau menjadikan lahan tersebut sebagai bagian dari program transmigrasi lokal. Sementara itu, Desa Labuhan Bakti juga direncanakan akan dibangun 11 unit rumah atas bantuan NGO, kesulitan di desa ini adalah masalah lahan dan bahan bangunan.

􀂃 Pengungsi menerima pemberian uang jatah hidup (Jadup) sebanyak tiga kali, pertama sebesar Rp. 18.000 untuk 6 hari, kedua sebesar Rp. 15.000 untuk 5 hari, dan ketiga sebesar Rp. 105.000 untuk 35 hari. Jadi total jadup yang diterima adalah Rp. 138.000

untuk 46 hari. Pembagian Jadup di beberapa kecamatan dibagi sama rata antara pengungsi dan penduduk miskin.

􀂃 Pendistribusian kebutuhan pokok (basic needs) berjalan lancar dimana rata-rata 1 orang menerima 12 kg beras. Namun, pada 2 bulan terakhir masyarakat tidak menerima beras lagi.

􀂃 Pembuatan kartu keluarga pengungsi sudah dilakukan lengkap dengan foto diri dan sidik jari. Namun karena kurangnya sosialisasi menyebabkan masih ada pengungsi yang belum difoto dan sidik jari.

b. Kesehatan

􀂃 Sejumlah sarana kesehatan seperti RSUD Simeulue, 7 puskesmas dan 33 Polindes mengalami kerusakan yang cukup berat akibat gempa. Sampai saat ini, perbaikan terhadap sarana kesehatan tersebut belum dilakukan. Namun demikian, penanganan kesehatan tetap berjalan dengan baik dan sejauh ini belum ditemukan adanya wabah penyakit.

􀂃 Untuk menangani kesehatan pengungsi, disediakan pusat kesehatan satelit (puskeslit), namun ternyata tidak semua lokasi pengungsi ada puskeslit atau tenda kesehatan.

􀂃 Obat-obatan cukup tersedia, ada ancaman kekurangan gizi namun sementara ini dapat tertangani karena masih adanya bantuan dari sejumlah NGO asing terutama Save Children.

c. Pendidikan

􀂃 Berdasarkan data Depdiknas, jumlah sekolah yang rusak berat berjumlah 146 sekolah. Namun Pemda Simeulue memberikan data yang berbeda data yang jumlahnya lebih besar. Diperkirakan terjadi kesalahan data atau penggelembungan jumlah sekolah yang rusak berat.

􀂃 Proses belajar mengajar tetap berjalan normal dengan menggunakan tenda-tenda darurat.

􀂃 Sejumlah NGO asing telah menjanjikan untuk membangun/merenovasi sekolah yang rusak, namun hanya beberapa NGO saja yang benar-benar melaksanakan janji tersebut.

2. Bidang Infrastruktur

a. Pada umumnya kerusakan infrastruktur di Kabupaten simeulue meliputi gedung pemerintah dan fasilitas umum (termasuk sekolah, puskesmas, jembatan, jalan) yang rusak akibat gempa. Saat ini, proses rehabilitasi dan rekonstruksi baru pada tahap perencanaan.

b. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memperoleh material untuk keperluan rehabilitasi kembali rumah-rumah mereka yang rusak.

c. Untuk mengatasi kesulitan bahan bangunan, ada NGO yang akan membangun rumah yang bahan bakunya dari pohon kelapa, yaitu pohon kelapa usia tertentu sekitar 60 tahun ke atas yang dimbil dari pinggir pantai sejauh sekian meter. Setiap pengambilan pohon kelapa tersebut akan dibayar dan NGO tersebut akan menanam kembali dua tunas baru dari setiap batang yang diambil.

d. Ditemukan kendala-kendala dalam pengadaan lahan bagi keperluan resettlement pengungsi ke lokasi baru.

3. Bidang Keuangan

a. Pemda Simeulue menerima dana tanggap darurat dan telah digunakan untuk menangani bencana. Adapun kekurangan anggaran untuk menangani pengungsi dan perbaikan sejumlah infrastruktur pemda mendapat bantuan dari sejumlah NGO lokal dan internasional.

b. Ada kendala dalam hal pengadaan lahan untuk relokasi pengungsi karena pemda tidak mempunyai lahan dan anggaran untuk pembebasan lahan.

c. Rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah sarana infrstruktur telah masuk dalam APBN-P, tetapi sampai saat ini anggarannya masih dalam proses pencairan.

4. Bidang Pemerintahan

Walaupun terkena bencana gempa dan tsunami, pemerintahan Kabupaten Simeulue tetap berjalan normal. Sejumlah gedung perkantoran yang rusak memang menjadi suatu kendala tersendiri, tetapi pemda menyiasatinya dengan membuat kantor-kontor darurat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Beberapa desa yang terkena tsunami juga sudah aktif kembali. Berdasarkan keterangan pemda, tidak ada desa yang hilang sama sekali karena tsunami. Hanya ada beberapa desa yang sebagian wilayahnya tidak dapat ditinggali kembali.

IV. Pertemuan dengan Ketua Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias

Pertemuan dengan Kepala BRR Bapak Kuntoro Mangkusubroto bertempat di Kantor BRR, Jl. Ir. Muhammad Thaher No. 20 Lueng Bata – Banda Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung secara formal dalam rangka mencari masukan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami.

Beberapa masukan yang menjadi catatan penting dalam pertemuan tersebut adalah:

1. Unicef akan menambah 300 sekolah lagi. Saat ini sudah disepakati 200 sekolah. Jadi total sekolah yang akan dibangun Unicef berjumlah 500 sekolah. Saat ini sekolah yang sudah terbangun berjumlah 130 sekolah. Selain itu, BRR akan segera mendata sekolah-sekolah yang telah dibangun terutama oleh pihak swasta atau donatur lokal dan asing yang langsung memberikan bantuannya untuk membangun sekolah.

2. Pembangunan puskesmas, juga banyak mendapat bantuan yang langsung dari donatur asing. Saat ini ada beberapa puskesmas dan Rumah Sakit yang sedang dibangun oleh NGO asing di beberapa daerah seperti di Calang, Pidie, dan sebagainya.

3. Dalam waktu 4 bulan, BRR sudah membangun 9.400 rumah di seluruh NAD. Jumlah ini lebih kecil dari yang direncanakan karena berbagai masalah teknis dan administratif dimana BRR harus mengikuti pola-pola pelaksanaan proyek secara normal. Oleh karena itu diperlukan terobosan terutama dalam hal teknis administrasi dimana untuk penanganan Aceh diperlukan jalur khusus. Misalnya dalam hal tender yang berdasarkan aturan normal dapat berlangsung sampai tiga bulan, maka untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias diupayakan cukup hanya 1 minggu. DPR diharapkan dapat membantu BRR untuk membantu mempercepat proses yang sedang berlangsung di Aceh dengan menekan pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak normal.

4. BRR akan mengambil tindakan terhadap NGO yang sudah berkomitmen, tetapi belum melaksanakannya dengan mencabut MOU yang dibuat NGO tersebut dengan pihak-pihak terkait. BRR akan mengambil alih untuk kemudian disampaikan kepada NGO lain atau dibangun sendiri oleh BRR. Diantara NGO sendiri perlu ada tindakan dari BRR karena mereka tidak mau memasuki wilayah yang sudah ada MOU-nya dengan NGO lain. Misalnya di Nagan Raya dimana NGO belum melaksanakan komitmennya sedangkan NGO lain tidak mau masuk. Masalahnya, MOU tersebut tidak ada pada BRR, tetapi tersebar pada beberapa pihak, seperti bupati, camat, dan orang-orang Jakarta. BRR akan menyurati PBB dan penyandang dana asing tentang kinerja NGO asing di NAD dan Nias.

5. BRR akan mengunjungi kecamatan-kecamatan untuk melihat kemajuan di daerah tersebut dan menanyakan MOU yang sudah dibuat. Jadi tertundanya pekerjaan, juga disebabkan oleh banyaknya MOU yang tidak jelas ini.

6. Untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Simeulue pemerintah perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Memperbaiki pelabuhan simeulue, diperlukan untuk pengiriman kayu dan bahan bangunan.

b. Membangun tangki bahan bakar.

c. Memperbaiki mekanisme pembagian jadup.

7. Jadup akan tetap ditangani oleh depsos, tetapi masalah lainnya akan menjadi subjek dari MOU, karena menjadi bagian dari yang ditangani oleh PBB. Saat ini Indonesia mempunyai 2 perwakilan PBB, di Jakarta dan di NAD untuk mempermudah kordinasi terutama dalam penanganan bencana.

8. Penyakit sudah terjadi di Nias, sehingga perlu segera diambil tindakan.

9. Mendekati bulan desember, untuk orang-orang yang tinggal di kemah yang dekat dengan laut yang terancam dari kenaikan air laut BRR akan memasukkan mereka ke rumah sementara. Namun ada sedikit persoalan, ada masyarakat yang memaksa tidak mau pindah ke tempat yang telah ditentukan.Oleh karena itu, BRR juga akan membangun barak sementara yang tempatnya tidak jauh dari lokasi dimana mereka tinggal.

10. Penanganan NAD secara keseluruhan:

a. Diperlukan peraturan yang tidak normal (perlu peraturan khusus) untuk pembangunan kembali Aceh.

b. Percepatan penanganan bencana. Banyak pekerjaan proyek yang datang dari APBN ke provinsi untuk dilaksanakan oleh pemda dan departemen-departemen terkait. Tetapi, karena peraturan tersebut dibuat dalam

keadaan normal maka pelaksanaan pekerjaan menjadi sangat lama, dari 102 satuan kerja baru kurang dari 30% yang sudah dilaksanakan. Perlu cara lain, seperti construction management dimana kita lepas dari birokrasi pemerintahan, dana diserahkan (kepada pemda, departemen) dan mereka menentukan sendiri kontraktornya, tetapi hal ini tidak diatur dalam undang-undang. Kondisi saat ini menunjukkan untuk lelang proyek saja 52 hari, hal ini membuat pembangunan di Aceh lambat.

11. Terjadinya penyimpangan dalam proses pemulihan di Aceh sehingga menjadi temuan BPK semata-mata karena Jakarta melihat Aceh dari kacamata peraturan normal. Padahal kondisi di Aceh pada waktu itu adalah dalam kondisi darurat.

12. Adanya dugaan WFP menghentikan bantuan beras adalah karena strategi WFP tidak ingin mengganggu mekanisme pasar. Mereka tidak bantu beras karena ada dua kemungkinan: (a) beras sudah cukup dan (b) cash for work sudah jalan. Bantuan tersebut akan dialihkan untuk kebutuhan gizi balita.

13. Jalur kereta api Banda Aceh – Besitang akan dihidupkan kembali dengan rel standar nasional. Bantuan pembangunan jalur kereta api ini datang dari Perancis.

14. BRR akan mereorientasi Aceh sehingga Banda Aceh menjadi pusat dari kegiatan pembangunan Aceh. Oleh karena ini proyek Ladiagalaska akan dihentikan. Berdasarkan konsep BRR akan ada tiga jalur, yaitu Jalur selatan (Singkil – Banda Aceh), jalur tengah (Kutacane – Blangkejeren – Takengon – Banda Aceh) dan jalur utara. Untuk memutus isolasi akan dibangun jalan dalam bentuk feeder untuk menghubungi jalan-jalan utama tersebut.

15. Untuk menjadikan Banda Aceh sebagai tujuan utama, maka akan diperkuat tiga titik utama, yaitu Malahayati, Uleelheu dan Sabang. Kuncinya ada di Sabang karena merupakan pelabuhan samudra. Masalahnya, undang-undang mengenai Sabang dinggap banci, jadi mesti direvisi. Pelabuhan-pelabuhan akan dikembangkan simeulue, Meulaboh, Calang, Tapak Tuan, Singkil, dan Nias. Jadi Nias akan berorientasi ke Banda Aceh, tidak Sibolga. Jadi titik Malahayati, Uleelheu dan Sabang adalah titik ekspor.

16. Karena Provinsi NAD merupakan daerah rawan gempa dan tsunami, maka satu-satunya cara evakuasi adalah melalui udara. Untuk itu, sejumlah pelabuhan udara perintis (air strip) akan dibangun dan beberapa pelabuhan udara perintis yang telah ada akan ditingkatkan statusnya (menjadi airport) sehingga dapat didarati oleh pesawat Hercules.

V. Penutup

Demikian laporan kegiatan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Tim Asistensi dalam rangka pengumpulan data perkembangan penanggulangan bencana di Provinsi NAD dan di kepulauan Nias Provinsi Sumut. Semoga dapat digunakan sebagai bahan masukan Tim pengawas penanggulangan bencana di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Jakarta, Oktober 2005

Ketua Delegasi

DR. Ahmad Farhan Hamid, MS.

~ oleh ichwan15788 pada November 5, 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: